Pelaku UKM Tak Dapatkan Sosialisasi Plat SNI

18-07-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengatakan, beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi mengeluhkan belum adanya sosialisasi cara mendapatkan plat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari pemerintah. Padahal, jika pelaku UKM memiliki plat SNI dalam menjalankan usahanya, tentunya mereka akan merasa lebih tenang dan menjadi efisien kinerjanya.

 

“Mereka menanyakan masalah standarisasi usaha, karena mungkin ketika ekspor juga ditanyakan klien. Mereka menanyakan bagaimana caranya mendapatkan SNI kepada kami. Oleh karena itu, saya usul kepada BSN bahwa perlu juga adanya sosialisasi kepada UKM dan koperasi untuk bisa melancarkan daripada ekspor mereka,” tuturnya saat rapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

 

Hal itu pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Ia menyatakan, jika memang anggaran merupakan akar masalahnya, pihaknya siap untuk membantu menganggarkan. Menurutnya UKM Indonesia saat ini dalam progres yang menanjak dan membutuhkan dukungan.

 

“Progres yang dimiliki UKM ini sangat bagus. Hanya masalahnya belum terbina secara merata, juga belum memiliki standarisasi yang baik, sehingga daya saingnya kurang. Ini yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, kami akan mengajak BSN untuk membantu para pegiat UKM ini dengan segala upaya yang kami bisa,” ujarAzam. (eps/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...